89 views

Kejagung Perlu Tangani Kasus Di KONI Lampung

HARIANFOKUS.com – Terungkapnya indikasi penyalahgunaan dana APBD sebesar Rp 30 milyar di KONI Lampung, terus dicermati berbagai kalangan. Salah satunya Ketua Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum (MPDH), Jupri Karim.

Menurut tokoh muda yang concern dalam urusan korupsi ini, Kejaksaan Agung perlu turun untuk menangani dugaan penyimpangan penggunaan dana di KONI Lampung tersebut.

“Memang, Kejati Lampung telah menunjukkan keseriusannya dengan melakukan penyelidikan dalam dugaan korupsi di KONI Lampung ini. Namun, jika belajar dari peristiwa yang juga melibatkan KONI Lampung pada PON sebelumnya di Bandung, yang diduga terjadi penyimpangan penggunaan dana sebesar Rp 60 milyar dan akhirnya terhenti begitu saja penyelidikannya, saya pesimis kasus dugaan korupsi di KONI saat ini akan berlanjut. Karenanya saya menilai, Kejagung perlu turun langsung dalam penanganan kasus ini,” urai Jupri Karim, Sabtu (25/9) siang.

JK -begitu panggilan akrab Jupri Karim- bahkan menambahkan, kalau pada akhirnya Kejagung juga segan untuk turun mengambilalih penanganan dugaan penyimpangan penggunaan dana KONI ini, maka satu-satunya harapan ada pada KPK.

“Kami di MPDH Lampung akan terus memantau dan mengawal proses perkembangan kasus di KONI Lampung ini. Berbagai elemen masyarakat juga sudah menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal masalah ini. Bahkan jika tidak ada progres perkembangan penanganannya, kami akan ke Kejagung dan KPK,” katanya lanjut.

Dikatakan, sampai saat ini MPDH masih percaya pada Kejati Lampung dalam menuntaskan kasus dugaan penyimpangan dana di KONI itu.

“Tapi jika progresnya tidak jelas, kami inginkan Kejagung turun tangan. Agar semuanya terang benderang. Tidak seperti kasus KONI sewaktu PON di Bandung, yang menguap begitu saja. Padahal banyak bukti yang bisa menjadikan kasus itu naik ke penyidikan bahkan sampai pengadilan,” ucap JK.

Ia menilai, koruptor nampaknya bertambah banyak dan sepertinya tidak ada efek jera bagi pelakunya.

Terkait itu, JK menambahkan, mungkin ke depan para petinggi di republik ini harus memikirkan hukuman yang lebih berat lagi bagi pelaku koruptor. “Bila perlu ada pasal hukuman mati dan digantung,” imbuhnya.

Meskipun situasi saat ini sedemikian rupa atas kasus-kasus korupsi di negeri ini, JK meminta para pegiat dan pemerhati hukum dan demokrasi, tidak boleh lelah apalagi putus asa. Justru harus terus mengobarkan semangat untuk mendorong aparat penegak hukum terus bekerja secara profesional dan berlaku adil.

MPDH mengapresiasi langkah-langkah konkrit penegakan hukum yang selama ini sudah berjalan dengan baik, namun masih ada sisi lemah baik dari segi regulasi maupun sikap dan perilaku dari oknum penegak hukum itu sendiri, yang terkadang ada oknum yang tidak profesional, tidak adil dan tidak transparan.

JK menilai, kepercayaan rakyat atas penegakan hukum dalam penanganan kasus-kasus baik kecil maupun besar, sudah lama tercerabut.

Karena itu, saat ini moment yang sangat tepat bagi Kejati Lampung untuk mengangkat kembali martabatnya sebagai penegak hukum yang profesional dan adil. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *