6 views

Laporkan KPUD Tuba ke KI, Panwas Tanpa Surat Kuasa

HARIANFOKUS.com –  Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Tulangbawang resmi melaporkan KPUD setempat ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Selasa (11/10).
Meski laporan diterima, namun ada surat kuasa pemohon sebagai syarat administrasi belum dilampirkan. Sehingga KI meminta panwaslu untuk segera melengkapi agar dapat ditindak lanjuti.

Dalam laporannya, Ketua Panwaslu Tuba, Komi Pelda mengungkapkan, pihaknya mendaftarkan permohonan sengketa informasi keterbukaan publik kepada KI Lampung terkait data dukungan (B.1 KWK) calon perseorangan Syarnubi-Solehah yang diminta kepada KPUD.

“Jadi yang kita daftarkan dalam sengketa di KI ini, tentang permintaan kita kepada KPUD Tuba sebagai termohon, masalah soft copy formulir model B.1- KWK milik calon perseorangan Syarnubi -Soleha, yang menurut KPUD itu hal yang  dikecualikan, ” kata Komi usai melapor, Selasa (11/10).

Permintaan formulir B.1 KWK, sambung Komi, sangat penting bagi pihaknya guna melakukan pengawasan kepada peserta dan penyelenggara pemilu. Hal ini sesuai amanat Peraturan Bawaslu No.2 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu no 11 tahun 2014 tentag pengawasan pemilihan umum pasal 1 ayat 29 tentang kegiatan pengawasan pemilu , mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai.

“Jadi bagaimana kita bisa mengamati jika soft copy itu tidak diberikan kepada kita. Kalau KPUD itu memakai metode sensus mendatangi satu persatu penduduk untuk daftar pemilih. Nah, kita memakai sampling, gimana kita bisa melakukan kalau data itu tidak ada. Sementara yang disetorkan KPUD ke kita hanya secara umum,” bebernya.

Sementara, KPUD  sambungnya, menolak memberikan karena mengacu pada keputusan KPU RI nomor 116/kpts/KPU/ TAHUN 2016, tentang penetapan hasil uji konsekuensi terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sesuai pasal 18 ayat (2) dan pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) peraturan KPU Nomor 1 tahun 2015 dan PKPU Nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati, dan / atau Walikota dan wakil walikota sebagai informasi terbuka, kecuali informasi yang tercantum dalam yakni: 1.Dokumen fotokopy transkip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi yanh berwenang, 2. Rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon, 3.Formulir model B.1-KWK perseorangan.

“Mereka (KPUD) tidak memberikan karena itu masuk dalam pengecualian. Makanya kita lapor ke KI terkait keterbukaan informasi publik, masyarakat berhak secara publik,” ucapnya.

Sementara itu, Kadiv Penyelesaian Sengketa Informasi KI Lampung, Khalida menuturkan, setelah pemohon dalam hal ini adalah Panwaslu Tuba selesai semua berkas yang disengketakan terkait termohon (KPUD Tuba) tidak memberikan soft copy B.1- KWK calon perseorangan. Maka pihaknya tidak kurang dari 14 hari setelah mendaftar akan disidangkan.

“Hari ini pemohon sudah mendaftarkan, besok mudah-mudahan sudah bisa kita plenokan antar sesama komisioner KI, nanti akan ditunjuk siapa yang menjadi ketua majelis untuk persidangan. Baru kita telaah lagi apakah ini sudah pas untuk delik sengketa ke KI, atau mungkin apakah ini kecepatan atau juga kadaluarsa, kita akan kaji lebih dalam lagi, agae semuanya jelas, materi yang disengketakan,”ungkap Khalida.

Selain itu, saat sidang diperlukan surat kuasa dari pemohon untuk mengikuti sidang, kemudian antara pemohon dan termohon harus hadir.

“Jadi nanti saat sidang  keduanya harus hadir. Karena yang disengketakan ini kaitannya keterbukaan informasi. Untuk surat kuasa pemohon saat melapor dapat disusuulkan, dan surat kuasa saat sidang harus ada juga, jika dikuasakan,” terangnya.

Terkait sanksi atau ancamannya , kata Khalida, itu apakah dikabulkan atau ditolak.

“Ancamannya tidak ada, paling nanti apakah dikabulkan apa tidak, dikabulkan kepada pemohon atau termohon,” tandasnya. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *