81 views

Kejari Tuba Garap DPRD

HARIANFOKUS.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Menggala menurunkan tim intelejen menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang dengan tujuan melakukan penyelidikan dan Pengumpulan Data (Puldata) terkait dugaan masalah penyimpangan dan mark-up APBD 2015 dan 2016 senilai Rp 9,6 M di Bidang Keuangan.

Kedatangan tim itu dikomandoi Kasi Intelijen Kejari Menggala, Miryando Eka Putra bersama dua stafnya yang turun dari kendaraan Roda Empat (R4) Toyota Fortuner warna hitam. Setibanya di Gedung DPRD ini mereka langsung menuju bagian ruangan Sekwan yang diterima Sekwan, Pohan Alam, di ruang kerjanya, Kamis (23/2) lalu.

Kasi Intel Kejari Menggala, Miryando, membenarkan bahwa tujuannya menyambangi Kantor DPRD Tuba dalam rangka melakukan penyelidikan ataa dugaan penyelewengan dan mark up APBD. Namun demikian dirinya enggan menjelaskan lebih detail mengingat kasus tersebut masih dalam penyelidikan.

“Ya nanti lah, lihat nantinya, belum bisa ini, belum dapat dipastikan karena belum melihat datanya. Data dari mereka pertanggungjawabannya seperti apa, oke,” tegas Miryando sembari meninggalkan awak media setelah memberi keterangan, lalu melambaikan tangan menaiki kendaraanya.

Ditempat terpisah Sekwan Tuba, Pohan Alam, terkesan menutup-nutupi terkait kedatangan pihak Kejari.

“Tidak ada apa-apa, kehadiran mereka hanya silaturahmi,” singkat Sekwan.

Sementara sisi lain, mengetahui adanya kedatangan pihak Kejari Menggala ke Sekretariatan DPRD. Dewan Pendiri, Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD), Kabupaten Tuba, Sabri. Dirinya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan pihak Kejari untuk menyelidiki dugaan KKN di Sekretariat DPRD.

“Masalah anggaran yang menyangkut di Sekretariat DPRD Tuba itu sebenarnya kami juga sudah mengetahuinya, hal ini sudah kami laporkan juga, seperti yang mana dari pagu anggaran Rp 9,6 M khusus di Bagian Keuangan Sekretariatan tersebut ini banyak dugaan dari pada beberapa item dari kegiatan-kegiatannya yang fiktip,” ungkap Sabri.

Bahkan Sabri merincikan dugaan tersebut berjumlah sekitar 16 item yang anggarannya bersumber dari Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) tahun anggaran 2015-2016.

“Dugaan uang negara yang di simpangkan dan di mark up jumlahnya ini mencapai Rp1 M lebih. Coba berpikir logika saja beberapa penganggaran itu tidak masuk akal, misalnya pengadaan kops surat saja sampai 500 rim, itu salah satu contoh dan hal ini tidak masuk akal, itu baru kops surat Sekretariat saja, belum kops bagian DPRD Tuba yang lain yang dalam tanggung jawab Sekretariat juga. Dan yang pasti dalam 1 tahun cara penganggaran itu juga sudah sangat tidak logika,” jelas Sabri.

Dalam hal itu, anggarannya berada Sekretariatan DPRD Tuba. Artinya yang bertanggung jawab adalah orang-orang dari Sekretariat, terutama Sekwan, Pohan Alam, selaku pengguna kuasa anggaran.

“FKBPD tidak menuduh, tapi karena kuasa pengguna anggaran berada pada Sekwan, jadi yang harus bertanggung jawab ya Pohan Alam,” tandasnya. (saidi)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *