10 views

Ribuan KK Warga Miskin di Lamteng Masuk PKH

HARIANFOKUS.com – Sebanyak 29 Ribu kepala keluarga miskin di Lampung Tengah masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2017 meningkat menjadi Rp1,8 juta per kepala keluarga (kk) miskin yang dibagikan secara bertahap.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamteng Kusuma Riyadi, menyebutkan, bantuan itu diserahkan dalam tiga tahap. “Tahap pertama dan kedua dibayarkan sekaligus,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (6/5).

Menurut dia, di Lamteng PKH diberikan kepada 29 ribu kk. Ini di luar tambahan dari pemerintah pusat pada 2017 ini untuk sekitar 15 ribu kk.

Di antara warga yang mendapatkan bantuan pemerintah melalui PKH pada tahun ini adalah Romlah (60) warga Kelurahan Komeringagung Gunungsugih.

Janda yang tinggal di rumah berdiding geribik ini, kata dia, masuk dalam daftar warga miskin yang akan menerima bantuan PKH. Tetapi bantuan tersebut belum bisa dicairkan, karena ada pola baru dalam mendistribusikan bantuan tersebut.

Sebelumnya bantuan tersebut diberikan tunai melalui kantor pos. Namun sekarang diganti menjadi bantuan pangan non-tunai yang pencairannya melalui Bank BRI menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera. “Karena pola baru ini, bantuan tersebut terlambat pencairannya,” katanya.

Selain mendapatkan bantuan PKH, Romlah juga akan mendapat bantuan keluarga miskin dari pemerintah daerah melalui program pemberian beras untuk janda tua.

Kemudian untuk putrinya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) akan mendapatkan bantuan beasiswa Lamteng Pintar. “Sehingga ibu Romlah tidak perlu khawatir terkait biaya pendidikan putrinya,” ujarnya.

Sementara terkait rumah Romlah, menurut Kusuma, pemerintah tidak bisa memberikan bantuan melalui program bedah rumah. Karena syaratnya, rumah itu dibangun di lahan sendiri. Sedangkan rumah Romlah numpang di lahan milik saudaranya.

“Syarat mendapatkan bantuan bedah rumah harus memiliki tanah sendiri,  atau tanah tersebut dihibahkan kepada si penerima program,” dia menegaskan.

Dengan demikian, dia membantah jika dinilai pemerintah daerah kurang tanggap terhadap kondisi Romlah. Tetapi karena pola yang berubah, maka penyaluran bantuan sedikit terlambat.

Pemkab terus berupaya agar masyarakatnya bisa keluar dari kemiskinan. Sehingga apa yang menjadi cita-cita pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat dapat tercapai. (ist)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *