Fraksi Demokrat Ragu Komitmen Arinal Wujudkan Program Petani Berjaya
HARIANFOKUS.com – Fraksi Partai Demokrat Lampung menyampaikan pandangan umumnya saat paripurna DPRD Lampung yang secara estafet dimulai dari kemarin, Senin – Selasa (18-19/11) di Gedung DPRD Lampung.
Dalam penyampaian pandangan umum fraksi ini, Demokrat menyoroti keseriusan Gubernur dan Wakil Gubernur, Arinal-Nunik untuk mewujudkan program unggulannya yakni Petani Berjaya.
“Setahu kami salah satu program andalan saudara gubernur yang didengungkan sejak pilkada adalah program Petani Berjaya, bahkan beliau telah mendistribusikan Kartu Petani Berjaya (KPB). Namun, RAPBD 2020 ini kai belum melihat aokasi anggaran yang serius dalam menunjangu program tersebut,” kata juru bicara Fraksi Demokrat, Deni Ribowo.
Menurut partai berlambang bintang mercy ini, tida ada alokasi anggaran serius untuk menunjang program Petani Berjaya.
“Indikasi yang dapat dlihat adalah lokasi anggaran untuk Dinas Ketahanan Pangan ata Dinas Tanaman Pangan dan Holtikutura yang hanya bertambah sebesar Rp 3,5 Miliar dari APBD-P tahun anggaran 2019,” ungkapnya.
Sementara Arinal menyatakan, bahwa Program Kartu Petani Berjaya merupakan salah satu program yang merupakan agenda kerja utama Pemprov Lampung 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam misi 5 membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
“Program Kartu Petani Berjaya sendiri pelaksanaannya didukung oleh beberapa kegiatan pada beberapa OPD terkait seperti dinas didukung oleh anggaran dari beberapa OPD terkait seperti Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Peternakan, Kelautan, dan Perikanan. Saat ini Pemprov Lampung sudah menyusun sistem tahapan dan mekanisme dalam Kartu Petani Berjaya,” ujar Arinal.
Program Kartu Petani Berjaya adalah sistem aplikasi yang memudahkan petani dan nelayan mendapatkan akses permodalan, asuransi usaha tani, penyediaan pupuk dan benih, beasiswa bagi anak petani yang didukung oleh anggaran dari beberapa OPD terkait.
“Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah dianggarkan sekitar Rp 3 Miliar lebih untuk mendukung program KPB. Dinas Perkebunan dianggarkan Rp 2,6 Miliar, Dinas Perternakan Rp 1,2 M, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 2,6 Miliar,” jelas Ketua Partai Golkar Lampung ini.
Ditegaskan Arinal, program KPB yang memanfaatkan teknologi informasi saat ini masih dalam tahapan persiapan yakni penyusunanan sistem database, penguatan infrastuktur teknologi informasi serta penyusunan sistem, tahapan dan mekanisme KPB.
“Sebagian kegiatan persiapan KPB dimaksud telah dimulai dengan dukungan anggaran APBD-P 2019. Implementasi KPB akan leboh banyak melibatkan steakholder terkait,” tandasnya.(win)
