54 views

Awal Tahun, Dewan Malas-Malasan Ikuti Paripurna Pansus Penanganan Covid-19

HARIANFOKUS.com – Semangat awal tahun ternyata tidak memicu semangat bagi para anggota legislatif di DPRD Lampung.

Pantauan pada paripurna Pansus LHP BPK Penanganan Efektivitas Covid-19 hari ini, Senin (18/1), aleg yang hadir bekisar belasan anggota saja dari 85 anggota.

Sekretarias DPRD Lampung, Tina Malinda, menyampaikan, paripurna hari ini sejatinya digelar sejak pukul 10.00 Wib, tapi molor dimulai 11.15 Wib.

“Memang paripurna hari ini kita, ada yang hadir langsung dan ada yang hadir secara virtual. Kan bahaya juga kalau berkerumunan,” kata Tina usai paripurna.

Ada 9 (sembilan) point penting rekomendasi Pansus DPRD Lampung atas temuan BPK RI.

1. Temuan BPK RI bahwa Pemprov belum membuat renops (rencana operasi) sebagai panduan dalam menyusun kebijakan dan pedoman dalam penanganan pasien. Untuk itu, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung untuk segera menyusun rencana operasi karena ini waktu yang tepat untuk memulai tahun 2021 dan menyampaikannya kepada DPRD sebagai bahan dalam menjalankan funysi anggaran, regulasi, dan pengawasan.

2. Temuan BPK RI bahwa Pemprov Lampung belum membuat skenario/estimasi perencanaan obat dan alkes (alat kesehatan) BMHP dalam memprediksi lonjakan kasus. Untuk itu, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung untuk segera membuat scenario/estimasi perencanaan obat dan alat kesehatan dan menyampaikannya kepada DPRD sebagai bahan dalam menjalankan fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan.

3. Temuan BPK RI bahwa Pemprov Lampung belum memenuhi standar pengujian 1/1000 penduduk per minggu. Mengingat adanya gejala gelombang kedua peningkatan penyebaran covid 19, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung untuk melakukan pengujian sesuai standard dan mengalokasikan anggaran serta memenuhi kebutuhan obat dan alkes sesuai kebutuhan dan menyampaikan rencana dan mekanisme pelaksanaannya kepada DPRD sebagai bahan dalam menjalankan fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan.

4. Temuan BPK R1 bahwa Pemprov belum menetapkan target jumlah penduduk yang akan mengikuti tes RT-PCR. Mengingat adanya gejala gelombang kedua peningkatan penyebaran covid 19, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung untuk menetapkan target jumlah penduduk yang akan dites RT-PCR atau test lainnya yang sama sekaligus yang akan divaksin mengingat adanya keterbatasan. Dan menyampaikannya kepada DPRD sebagai bahan dalam menjalankan fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan.

5, Temuan BPK RI bahwa Pemprov belum melakukan evaluasi atau reviu terhadap kualitas dan/atau sistem pelayanan penanganan pasien sehingga belum diketahui apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai standar. Mengingat adanya keluhan masyarakat atas pelayanan, DPRD merekomendasikan kepada Pemrov Lampung untuk mengevaluasi dan mereviu kualitas dan sistem pelayanan penanganan pasien covid 19 dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan penanganan pasien covid-19 termasuk memberikan insentif kepada tenaga pendukung kesehatan seperti petugas kebersihan dan Sopir Ambulan.

5, Kesimpulan hasil pemeriksaan BPK RI bahwa Pemprov Lampung kurangefektif melakukan penanganan pandemi covid 19. Memasuki tahun 2021, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov untuk meningkatkan kinerja dalam penanganan pandemi covid 19 dengan meningkatkan kinerja testing, tracing, treatment, dan edukasi-sosialisasi melalui penyempurnaan manajemen (perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, dan koordinasi), peningkatan kapasitas pelayanan (obat, sdm, dan alat), penambahan jejaring laboratorium, mempersiapkan fasilitas karantina/isolasi di luar Rumah Sakit serta mengajak semua pihak untuk berpartispiasi dalam menangani pandemi covid 19 di Lampung. Sesuai dengan fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan, DPRD Provinsi Lampung siap mendukung dan bekerjasama dalam menangani pandemi covid 19 sehingga lebih efektif dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada.

7. Terhadap temuan BPK RI yang menunjukkan kelemahan dan kesalahan baik administrasi dan keuangan maupun kebijakan, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung untuk segera menyelesaikan semua kewajiban, memberikan pembinaan kepada OPD yang masih ada kelemahan, dan memberi peringatan kepada aparatur yang melakukan kesalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI maupun reviu lainnya yang belum terselesaikan, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Lampung segera membentuk TIM Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) sesuai ketentuan untuk memantau dan menyelesaikan kecurangan/kerugian daerah.

9. Terhadap temuan BPK RI, agar Pemprov Lampung segera menyusun rencana aksi untuk menyelesaikan temuan tersebut dan segera membuat laporan atas pelaksanaan rencana aksi LHP BPK yang waktunya sudah direncanakan dalam 60 hari untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung.(win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *