132 views

Mingrum Ingatkan Publik, Ketua Bawaslu Itu Pernah Bermasalah Dan Hanya Hakim Garis

HARIANFOKUS.com – Putusan Bawaslu Lampung yang menganulir pencalonan Eva Dwiana – Deddy Amarullah beberapa minggu lalu kembali mendapat sorotan lagi dari elit PDIP Lampung, Mingrum Gumay.

Sekretaris DPD PDIP Lampung ini, mengingatkan masyarakat Lampung kembali bahwa Bawaslu yang dipimpin Fatikhatul Khoiriyah ini pernah bermasalah pada Pilgub Lampung lalu.

“Dan perlu diingat Ketua Bawaslu itu orang yang pernah bermasalah juga diera yang dulu dan itu sudah putus lho melalui paripurna. Artinya kedepan juga kita tidak boleh menempatkan orang-orang yang tidak punya integritas,” kata Mingrum, Selasa (19/1).

Menurut Mingrum, putusan Bawaslu Lampung sangat politis tanpa mempertimbangkan kinerja Bawaslu Kota Bandarlampung dan pengawasan ditingkat kecamatan.

“Sekarang ini bukan hanya persoalan Paslon 03 (Eva – Deddy) tapi partai pengusung. Prinsifnya satu, terhadap putusan itu ada proses lanjutan ada MA dan MK. Pertanyaanya bagaimana kalau itu (putusan) dianulir? Kami akan melakukan tindakan lain, ini sederhana PDIP menghormati mekanisme dan sistem. Tapi juga perlu diingat kalau ternyata ada muatan ini personal terhadap personal Bawaslu maka itu perlu diusut,” jelas dia.

Ketua DPRD Lampung ini, memastikan bahwa menang kalau dalam kontestasi demokrasi bagi PDIP hal yang biasa.

“Pada prinsipnya PDIP tidak berbicara menang kalah, tapi berbicara rasa keadilan atas proses demokrasi yang telah dilakukan oleh rakyat. Kita free ni ada beberapa tempat yang kita terima Metro dan Lamteng kita terima,” ungkapnya

Mingrum menegaskan, bahwa Bawaslu bukanlah lembaga Yudisial dan tidak memiliki kehati-hatian dalam memutuskan atau memiliki penafsiran secara harapiah terhadap mekanisme dan UU.

“Dan yang pastikan Bawaslu Lampung itu bukan lembaga peradilan, hanya lembaga pengawasan dalam pemilu, hanya hakim garis saja. Kalau yang punya hajat itu parpol dan caden dan panitia pelaksana KPU dan Bawaslu. Bawaslu itu kalau tidak hati-hati dan ini berbahaya artinya punya penilaian subjektifits dan punya penafsiran secara harapiah terhadap mekanisme dan UU,” tandansya.(win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *