355 views

Ardito Pantas Diberhentikan

HARIANFOKUS.com -Aksi bernyanyi dan joget dengan mengabaikan prokes oleh Wabup Lamteng, Ardito Wijaya, yang videonya viral beberapa waktu lalu, tampaknya bakal berbuntut panjang.

Bukan saja politisi muda kelahiran 23 Januari 1980 itu akan berurusan dengan persoalan hukum akibat perilakunya, namun juga berkembang secara politik. Yang bisa menjadikan Ketua PKB Lamteng itu diberhentikan dari jabatan wabup, meski belum lagi satu tahun diembannya.

Praktisi hukum, Gunawan Pharrikesit, menilai, sangat pantas jika Ardito Wijaya diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil bupati. Bukan hanya sekadar dinonaktifkan selama lima hari kerja sebagaimana sanksi yang dijatuhkan Bupati Lamteng, Musa Ahmad.

Menurut Gunawan, sanksi penonaktifan Ardito dari kegiatan pemerintahan di Pemkab Lamteng karena perbuatannya yang nyata-nyata mengangkangi prokes, merupakan hukuman administrasi karena ia melakukan perbuatan tercela.

“Mengacu pada UU nomor 5 tahun 1974 pada pasal 21 dinyatakan kepala daerah (wakil, red) berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat. Pada ayat 1 huruf c point f dinyatakan yang melakukan perbuatan tercela bisa diberhentikan. Menurut saya, apa yang dilakukan Ardito merupakan perbuatan tercela. Karena sebagai pejabat publik, dia terang-terangan melanggar keputusan pemerintah terkait pelaksanaan prokes. Itu sebabnya, dia pantas diberhentikan dari jabatan wabup,” urai Gunawan Pharrikesit, Rabu (30-6) siang.

Jurnalis senior yang juga lawyer ini menilai, dengan posisi Ardito sebagai wabup yang merupakan jabatan politis, sewajarnya jika proses politik juga menyertai, sebagai konsekuensi dari perbuatannya yang terang-terangan melanggar prokes.

Gunawan mengapresiasi langkah Ketua Perindo Lamteng, Habibi, yang melaporkan Ardito ke Polda Lampung, dengan acuan pelanggaran ketentuan prokes dan UU Kekarantinaan.

“Saya apresiasi langkah Habibi. Karena itu menunjukkan keberpihakannya pada pelaksanaan dan pengamanan kebijakan pemerintah secara nasional dalam menghadapi pandemi covid-19. Mestinya tokoh-tokoh di Lamteng juga melakukan hal yang sama. Sehingga bisa menjadi daya dorong peningkatan kesadaran menjalankan prokes di semua sendi kehidupan masyarakat Lamteng,” ucapnya.

Gunawan meminta Gubernur Arinal Djunaidi tidak hanya sekadar akan mengumpulkan para bupati dan walikota agar peristiwa seperti yang dilakukan Ardito Wijaya tidak berulang.

“Kalau hanya mengumpulkan atau membriefing kepala daerah, nggak penting itu. Yang perlu dilakukan adalah mengambil langkah-langkah politik strategis terkait Ardito ini. Misalnya mengusulkan pemberhentian sebagai wabup ke Mendagri. Hal semacam ini yang ditunggu rakyat, bukan lip service saja,” imbuh Gunawan Pharrikesit.

Menurut dia, keputusan politik harus diambil Gubernur Arinal. Selain akan menjadi contoh nyata bagi pejabat publik yang lain, juga untuk kembali membangun kepercayaan masyarakat bahwa kepemimpinan Arinal benar-benar tegak lurus dengan ketentuan perundang-undangan.

“Jujur saja, akibat perbuatan wabup Ardito yang terang-terangan melanggar prokes, disiplin masyarakat dalam menjalankan prokes juga menurun, dan ini akan menambah jumlah masyarakat yang positif covid-19 di Lampung,” urainya.

Meski pesimis Gubernur Arinal Djunaidi berkenan mengajukan usulan pemberhentian Ardito dari jabatannya, karena saat pilkada pasangan Musa Ahmad-Ardito Wijaya diusung Golkar dan Arinal juga menjabat ketua DPD Partai Golkar Lampung, namun Gunawan meyakini bila Arinal mengedepankan pemerintahan yang good governance, tentu bukan hal sulit untuknya mengajukan usulan pemberhentian ke Mendagri.

“Jadi kasus pelecehan Ardito terhadap prokes ini secara hukum sekarang ditangan Polda dan secara politik nasibnya ditangan Gubernur Arinal. Kita semua sebagai masyarakat Lampung menunggu apa tindaklanjutnya,” Gunawan menambahkan. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *