199 views

Ancaman Penjara Hantui Ardito

HARIANFOKUS.com – Proses hukum kasus pelanggaran prokes yang dilakukan Wabup Lamteng, dr. H. Ardito Wijaya, bisa dipastikan akan terus berjalan. Kapolda Lampung, Irjen Pol Hendro Sugiatno, telah menegaskan hal tersebut beberapa waktu lalu.

Tanpa bermaksud mendahului proses hukum yang tengah ditangani Polda Lampung, wartawan Fokus: Edwin Febrian, melakukan wawancara khusus dengan pakar hukum pidana dari Unila, Ahmad Irzal Fardiansyah.
Berikut petikannya:

Bagaimana Anda melihat kasus pelanggaran prokes oleh Wabup Lamteng, Ardito Wijaya?

Tentu yang pertama harus saya sampaikan adalah penyesalan dan keprihatinan atas apa yang dilakukan wabup itu. Seharusnya, sebagai unsur pimpinan daerah, dia berikan contoh dan jadi teladan bagi masyarakat dalam pelaksanaan prokes. Apalagi dia kan seorang dokter.

Kasusnya kan sekarang sudah ditangani polda, apakah menurut Anda masuk dalam perkara pidana atau bagaimana?

Harus kita bedah dulu, pidana atau bukan. Di dalam UU Kekarantinaan Kesehatan disampaikan perbuatan tidak memenuhi kekarantinaan kesehatan yang merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Artinya, akibat perbuatannya, Wabup Ardito bisa dikenai UU tersebut?

Iya bisa. Bisa digunakan UU Kekarantinaan Kesehatan untuk penanganan perkara hukum atas perbuatan melanggar prokes yang dilakukan wabup lampung tengah itu.

Bisa terancam hukuman penjara, begitu?

Iya. Kalau mengacu pada pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan, ancaman hukuman kurungan badannya maksimal 1 tahun dan atau denda Rp 100 juta.

Penjara setahun itu bisa menghantui Ardito dong?

Itu bicara UU Kekarantinaan Kesehatan ya. Tapi kan dalam pandemi covid-19 ini pemerintah banyak mengeluarkan peraturan dan ada sanksi-sanksinya bagi yang melanggar.

Jadi bisa saja hukumannya bertambah, begitu?

Ya bisa saja. Tapi semua tergantung penyidik nantinya. Kalau saran saya, bicara ancaman hukuman, tidak boleh juga ditambahkan. Makanya kita harus ikuti, penyidik nanti memakai UU apa saja plus peraturan-peraturan lainnya. Termasuk untuk kita di Lampung kan juga ada Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19. Di pasal 101 diatur ketentuan pidananya.

Jadi bisa juga perda menjadi acuan dalam kasus ini?

Ya bisa saja. Namun urutannya kan UU dulu baru peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Anda optimis kasus ini akan masuk pidana?

Semua tergantung penyidik atau aparat penegak hukumnya. Untuk penerapan aturannya, saya kita perlu mempertimbangkan yang sudah dilakukan aparat penegak hukum di daerah lain dalam kasus yang sama.

Maksudnya penanganan kasus di daerah lain juga perlu jadi bahan pertimbangan penyidik, begitu?

Saya kira ya memang harus begitu. Agar tidak terjadi ketimpangan dalam penegakan hukum terhadap kasus Ardito ini.

Dan Anda optimis bakal masuk kasus pidana?

Iya, saya menilai kasus pelanggaran prokes oleh Ardito ini memang harus diproses secara pidana.

Bagaimana Anda melihat sanksi menonaktifkan Ardito selama 5 hari kerja yang dijatuhkan Bupati Musa Ahmad?

Saya apresiasi apa yang dilakukan Bupati Musa Ahmad. Meski sebenarnya wajar saja sanksi yang diberikan itu. Sesuai etiknya ya harus begitu.

Maksudnya wajar jika Ardito diberikan sanksi, begitu?

Iya, wajar saja dia diberi sanksi administrasi seperti itu. Sebab pejabat pemerintah yang seharusnya memberi contoh, justru berbuat hal-hal yang dilarang. Tapi harus digarisbawahi bahwa sanksi yang dijatuhkan atasan tidak menghilangkan unsur pidana. (*)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *