191 views

Habibi Buka-Bukaan Soal Ardito

HARIANFOKUS.com – Viralnya video dirinya tengah bernyanyi dan berjoget bersama massa pada hajatan di rumah seorang warga, Minggu (20-6) petang, telah merubah warna kehidupan dr. H. Ardito Wijaya. Sang Wabup Lamteng itu diketahui mengabaikan aturan protokol kesehatan yang sejak setahun lebih ini wajib menjadi perilaku keseharian seluruh rakyat Indonesia.

Akibat keasyikan menghibur warga, akhirnya politisi kelahiran Bandar Jaya, 23 Januari 1980, ini pun jadi bulan-bulanan. Ungkapan penyesalan dan hujatan sontak mengalir deras tertuju pada diri Ketua Garda PKB Lampung tersebut.

Adalah Ketua Perindo Lamteng, Habibi, yang bergerak cepat. Mencari kejelasan secara hukum atas perbuatan Ardito yang mengabaikan prokes saat hadir di acara hajatan. Yaitu tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, bahkan masuk dalam kerumunan massa yang mayoritas emak-emak. Melalui kuasa hukumnya, tokoh muda Lamteng ini melaporkan Wabup Ardito Wijaya ke Polda Lampung, Minggu (27-6) petang.

Lalu apa motivasi Habibi mengambil langkah hukum menyikapi perilaku Ardito? Dalam wawancara khusus dengan wartawan Fokus: Edwin Febrian, Ketua Perindo Lamteng itu membeberkannya. Berikut petikannya:

Anda sepertinya ada masalah pribadi ya dengan Ardito, hingga begitu dia ada masalah, langsung dilaporkan ke Polda?

Nggaklah. Saya sama Ardito itu bersahabat. Tidak ada masalah secara pribadi. Apalagi secara organisasi.

Jadi apa yang membuat Anda melaporkan Ardito ke Polda terkait dengan pelanggaran prokes yang dilakukannya?

Sebagai warga masyarakat Lampung Tengah, batin saya menolak melihat peristiwa yang tak sepatutnya dilakukan oleh seorang wakil kepala daerah.

Sosok wakil kepala daerah menurut Anda harusnya seperti apa?

Ya harusnya dia menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpin. Semua warga masyarakat juga kan pastinya mengharapkan seperti itu.

Jadi harusnya Ardito sebagai wakil kepala daerah atau wakil bupati bisa jadi teladan, begitu ya?

Mestinya ya harus begitu. Bagi saya, bila seorang pimpinan daerah membuat kebijakan dan melakukan hal yang baik untuk kemajuan daerah dan masyarakatnya, wajib kita apresiasi. Pun sebaliknya. Kalau tidak benar, ya harus kita sikapi. Apalagi sekarang ini kan terus terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang positif covid-19. Jadi sangat tidak patut dan melanggar ketentuan apa yang diperbuat oleh Ardito itu.

Berarti pelaporan ke Polda itu karena keberpihakan Anda terhadap perlunya keseriusan pejabat dalam disiplin prokes ya?

Iya, cuma itu motivasi saya. Coba dong lihat. Mulai dari Presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, walikota, dan semua perangkat pemerintah sampai ke tingkat yang terbawah, termasuk TNI dan Polri, semua kan bekerja ekstra keras untuk mendisiplinkan dan membiasakan masyarakat menjalani hari-harinya dengan prokes. Yang kegunaannya jelas, yaitu memutus mata rantai penyebaran covid-19. Tapi ini yang terjadi malah wakil kepala daerah terang-terangan melanggar prokes. Bahkan saya nilai, dia nggak menganggap prokes itu. Padahal dia kan seorang dokter. Keterlaluankan.

Menurut Anda, apa kata yang pantas untuk menilai perilaku wabup Ardito yang viral itu?

Perbuatannya sungguh sangat tidak layak dan kontradiktif dengan perjuangan dan upaya yang dilakukan para seluruh jajaran pimpinan pemerintahan dari pusat sampai daerah maupun tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai elemen.

Apa sebenarnya target Anda dengan melaporkan Ardito ke Polda?

Target? Target apa ya? Jujur, saya nggak ada target apapun. Apalagi target pribadi. Saya hanya ingin peraturan ditegakkan. Urusan penyebaran covid-19 ini kan nggak bisa dianggap main-main. Lihat saja, setiap hari di daerah kita selalu terjadi peningkatan yang positif. Dalam kondisi yang menurut saya sudah memasuki fase parah ini, apa yang diperbuat Ardito sungguh sangat melukai bahkan menghina semua pimpinan pemerintahan dan anak bangsa yang sedang sungguh-sungguh berjuang memutus mata rantai serangan covid-19. Dia kan pejabat publik, sudah seharusnya dia lebih patuh pada prokes. Tapi yang terjadi kan nggak seperti itu.

Ada yang bilang kalau target Anda memenjarakan Ardito, bagaimana tanggapan Anda?

Nggak ada target-target semacam itu pada diri saya. Saya hanya ingin aturan ditegakkan. Itu saja. Dalam hal penanganan penyebaran covid-19 ini kan sudah ada aturannya, ya tegakkan saja. Ini juga proses pembelajaran untuk kita semua sebagai warga masyarakat, yang harus taat dan patuh pada peraturan yang dibuat pemerintah. Kalau soal sanksi hukumnya apa yang akan diterima Ardito, itu kewenangan penegak hukum. Nggak bisa saya ikut-ikut ngaturnya.

Jadi maksudnya pelaporan Anda ini jangan dipolitisir, begitu?

Iya, memang harus begitu. Maka saya melapor ke Polda itu kan karena saya ingin mengurai masalah ini dari sisi hukum. Sekaligus mengajak kita semua untuk terus mengedepankan penegakan supremasi hukum. Jadi ya bener, jangan dipolitisir kemana-mana. Apalagi sampai dikait-kaitkan kalau apa yang saya lakukan ini untuk mengganti Ardito sebagai wabup ditengah jalan. Nggak ada kaitannya dengan soal politik dalam masalah ini.

Tapi kan Anda ketua partai, tentu sisi politiknya tetap kental dinilai banyak kalangan?

Ya memang saya ketua partai. Tapi dalam hal ini, saya full melangkah dari sisi hukum saja. Biar hukum yang menentukan. Soal politik, kita tepikan dulu.

Bisa Anda sampaikan lagi motivasi melaporkan Ardito ke Polda?

Kayak mau di-BAP aja ini. Pertanyaannya balik lagi, hahaha.. Intinya seperti yang saya sebut sebelumnya, langkah yang saya tempuh ini hanya sekadar ingin mengawal cita-cita dan upaya perjuangan dari pak Presiden, pak Gubernur dan bupati agar kasus covid di Lampung Tengah khususnya dan Provinsi Lampung secara umum, benar-benar bisa sesuai dengan keinginan beliau-beliau dan kita semua. Yaitu penyebaran covid terkendali dan perlahan hilang dari bumi Lampung.

Jadi menempuh jalur hukum menyikapi perilaku Ardito itu satu-satunya pilihan ya?

Jika tidak saya laporkan, lalu harus melalui upaya apa dong? Bukankah prosedurnya memang begitu, dan dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku. Dan saya ingin membangun kesadaran yang tinggi untuk kita semua bahwa penegakan supremasi hukum harus jadi pilihan utama bila menemukan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang merugikan masyarakat. (*)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *