66 views

Pembahasan APBD Lampung Bakalan Mundur

HARIANFOKUS.com – Kerja-kerja politik pemerintahan di Lampung tampaknya bakal keluar jauh dari yang telah dijadwalkan. Termasuk pembahasan APBD-P 2021 maupun APBD Murni 2022.

Kenapa begitu? Karena Sekretariat DPRD Lampung tidak termasuk lembaga esensial sebagaimana surat edaran Sekdaprov Lampung. Akibatnya, saat ini 100% staf di lembaga tersebut menjalani work from home (WFH).

Kondisi ini disesalkan anggota Komisi 1 DPRD Lampung, Mirzalie. “Saya nggak ngerti, bagaimana alur pikir Sekdaprov saat membuat surat edaran terkait dengan pengaturan ASN di masa PPKM Darurat ini. Kondisi ini jelas-jelas memengaruhi kinerja lembaga Dewan,” ujar Mirzalie, Senin (26-7) siang.

Menurut dia, akibat surat edaran Sekdaprov Fahrizal Darminto yang memasukkan Sekretariat Dewan sebagai lembaga non-esensial, akan membawa pengaruh besar bagi kelangsunganbeberapa agenda penting.

“Misalnya, kami dan eksekutif telah mengagendakan pembahasan APBD-P 2021 dan APBD Murni 2022 di bulan Agustus. Dengan surat edaran Sekdaprov itu saya menilai, agenda penting itu bakalan mundur pelaksanaannya,” urai Mirzalie.

Selain itu, sambung wakil rakyat dari dapil Tanggamus, Pesisir Barat dan Lampung Barat ini, akibat surat edaran Sekdaprov yang menempatkan Sekretariat Dewan sebagai lembaga non-esensial, jika ada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi atau mengadukan permasalahannya, tidak akan bisa ditangani dengan baik.

Politisi Gerindra ini memprotes keras surat edaran Sekdaprov Fahrizal Darminto yang dinilainya kurang bijak dalam mempertimbangkan berbagai kondisi sebelum mengambil keputusan.

“Jangan salahkan Dewan jika pembahasan APBD-P dan APBD Murni molor dari yang sudah diagendakan akibat tidak profesionalnya Sekdaprov dalam membuat surat edaran,” sambung mantan politisi Partai Golkar ini. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *