132 views

Tiktokan KPU & Pemilu Serentak 2024

Oleh : Jupri Karim

TAHAPAN pemilu-pemilukada serentak 2024, masih terhitung lumayan lama, tapi pra tahapan dan awal tahapan, mungkin sudah akan dimulai oleh KPU di awal tahun 2022 mendatang.

Tidak terbayangkan. Memang rumit pelaksanaan hajat demokrasi tersebut, karena pemilihan Presiden, legislatif, dan kepala daerah diramu menjadi satu kegiatan secara serentak.

Sebagai mantan penyelenggara pemilu selama 10 tahun, penulis pernah mengalami tahapan sedikit agak mirip meskipun tidak serumit dan sekompleksitas pada Pemilu 2024 mendatang. Karena di Lampung pernah ada pilgub-pemilu serentak pada tahun 2014 yang lalu.

Meskipun pilgub/ pilkadanya tidak serentak seluruh Indonesia, namun disamakan waktunya pada Pemilu 2014. Dan bisa jadi, ini menjadi yurisprudensi atas pelaksanaan pemilu-pilkada serentak 2024, sehingga lahirlah klausul yang termaktub dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017, tentang Pemilu.

Namun sampai saat ini memang belum jelas desain kepemiluan kita pada 2024 mendatang, karena ada dua regulasi dengan semangat dan rezim yang berbeda, tapi dipaksa harus diramu menjadi satu kesatuan rezim.

Yang dimaksud penulis di sini, pilkada adalah rezimnya kemendagri dan kepala daerah untuk melakukan pergantian kepala daerah, berdasarkan pada regulasi pilkada, yaitu Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Sedangkan pemilu adalah rezimnya penyelenggara pemilu, dengan regulasi Undang-Undang Pemilu yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Nah, penyatuan atas pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak memang belum didesain secara jelas. Aturan atau undang-undangnya belum direvisi menjadi satu regulasi yang komprehensif.

Deskripsi di atas, hendaknya dipikirkan dan dikaji oleh KPU secara matang dan mendalam. Bisa saja KPU konsultasi ke pemerintah dengan data inventaris masalah yang mungkin terjadi ketika ada kebuntuan secara teknis di luar dari tendensi posisioning perpanjangan jabatan, serta penambahan anggaran yang berlipat, yang memboroskan keuangan rakyat.

KPU sudah selayaknya selain berpikir dan bertindak profesional, juga harus bersikap negarawan, terlebih dalam kondisi keuangan negara yang masih prihatin akibat dampak dari pandemi Covid-19, yang masih ada sampai saat ini.

Oleh sebab itu, KPU tidaklah elok terlalu mengedepankan nafsu keuangan dan perpanjangan jabatan. Meskipun judulnya untuk KPU daerah, tetapi nanti juga jika disetujui pemerintah, maka akan ada gerakan pola balas budi yakni ramai-ramai KPU daerah mengusulkan walaupun nanti melalui tangan pihak ke-3. Bisa saja akun-akun mitra kerjanya di media sosial untuk menyuarakan agar komisioner KPU RI tetap dipertahankan sampai pemilu selesai. Berarti minta perpanjangan lagi. Jadi bergantian, saat ini KPU RI berjuang untuk kepentingan KPU daerah, nanti sebaliknya KPU daerah yang berjuang untuk pusat. Meskipun mungkin memakai tangan-tangan pihak lain. Rakyat sudah paham pola-pola semacam itu.

Ini berbahaya jika hajat demokrasi, pesta rakyat didesain semacam permain tiktokan. Fokus KPU sekarang mestinya membenahi instrumennya, perangkat-perangkat kerjanya. Mengingat persoalan di masa lalu masih banyak mengecewakan rakyat.

KPU tidak boleh menganggap rakyat pelupa. Masih tercatat pada memori rakyat atas kesalahan-kesalahan KPU sekarang yang masih menjabat atau yang telah diberhentikan.
Seperti: 1. Salah satu komisioner KPU RI dipecat DKPP karena mmengintervensi KPU provinsi pada masalah caleg di wilayah Indonesia Timur.
2. Salah satu komisioner KPU RI eranya komisioner sekarang terkena OTT KPK, akhirnya dipecat dan dipenjara. Karena terbukti bersalah menerima suap dari salah satu caleg calon PAW, yaitu Harun Masiku (saat ini buron KPK).

3. Ketua KPU RI dipecat oleh DKPP dan diberi peringatan keras terakhir, karena bersalah secara etik, mengambil keputusan di luar kewenangannya, berdasarkan pengaduan penulis sebagai unsur masyarakat peduli demokrasi.

4. KPU daerah pada Pilkada 2020 meloloskan WNA sebagai calon kepala daerah.
5. PSU pilkada terbanyak sepanjang sejarah pemilu dan pilkada.
6. Banyaknya KPU daerah diberhentikan karena melanggar etik dan berselingkuh.
7. Dugaan kasus suap seleksi KPU daerah, seperti di Lampung. Dengan bukti secara etik diberhentikannya salah satu komisioner KPU Lampung oleh DKPP, namun kasus pidananya belum berlanjut dan entah apa kabarnya, dll.

Intinya, KPU semestinya introspeksi dulu dengan melakukan pembenahan internalisasi dan penguatan integritas agar rakyat percaya.
Tidak hanya fokus pada pembesaran anggaran, perpanjangan jabatan. Nanti bisa saja minta diperkuat agar kebal, tidak bisa digugat. (*)

Penulis: Ketua Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum ( MPDH).

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *